CILEGON, URBANFEED - Warga Kota Cilegon digegerkan dengan temuan bahwa situs resmi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menampilkan konten situs judi online. Hal yang mengherankan, domain yang digunakan adalah .id, bukan domain .go.id yang menjadi standar resmi untuk institusi pemerintahan di Indonesia.

Baca Lainnya :

• Kapolres Belawan Dinonaktifkan Usai Tembak Remaja di Tol Belmera0
• Terhasut Isu Penculikan, Warga Cianjur Aniaya Lansia yang Baru Ambil Pensiun0
• Gubernur Banten Andra Soni Ajak Masyarakat Teladani Para Ulama 0
• Asda I Pemkab Serang Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Pendidikan0
• Sudah Beroperasi 15 Tahun, BBWS Kini Peringatkan Jembatan Haji Endang Karawang0

Sementara itu, akun Instagram resmi @dinkes_cilegon yang tidak lagi aktif sejak 2024 masih mencantumkan domain .go.id dalam keterangannya. Namun, situs tersebut juga sudah tidak dapat diakses karena telah diblokir.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Cilegon (@pemkotcilegon) terkait kejadian ini. Padahal, di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi kesehatan yang cepat dan terpercaya, keberadaan situs resmi yang aman dan dapat diakses merupakan bagian dari pelayanan publik yang esensial.

Kondisi ini sangat disayangkan, terutama mengingat pentingnya keterbukaan informasi di era digital. Ironisnya, Wali Kota Cilegon, Robinsar (@robinsar19), justru aktif memproduksi berbagai konten di akun pribadi, sementara kanal resmi pemerintah yang menjadi sumber informasi kesehatan masyarakat justru terbengkalai.

Masyarakat pun menuntut transparansi dan perbaikan segera agar akses terhadap layanan informasi kesehatan bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Andri, Warga Kota Cilegon mengungkapkan kesulitannya mengakses informasi kesehatan Pemerintah Kota Cilegon, lantaran akun media sosial yang ridak aktif hingga website yang tidak jelas.

“Sulit mendapatkan informasi kesehatan di Kota Cilegon, mau bilang Pemkot ga melek digital tapi walikotanya aktif banget di medsos,” ujar Andri.

Dirinya berharap, Pemkot Cilegon dapat melakukan evaluasi agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi terutama terkait pendidikan dan kesehatan. “Jadi jangan Walikotanya saja yang rajin membangun citra, tetapi informasi yang penting seperti pendidikan dan kesehatan tidak diperhatikan,” pungkasnya.