KARAWANG, URBANFEED - Pada akhir April hingga awal Mei 2025, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melayangkan peringatan keras kepada Muhammad Endang Junaedi—dikenal sebagai Haji Endang—atas pengoperasian Jembatan Perahu Haji Endang di Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Karawang, tanpa izin resmi. BBWS memandang struktur ini ilegal dan berisiko keselamatan, lalu memasang spanduk peringatan sebagai ultimatum pembongkaran jika Endang tidak mengurus perizinan dalam waktu singkat  . Pihak BBWS menegaskan bahwa wilayah Sungai Citarum adalah kewenangan mereka, namun persoalan jalan dan jembatan di atasnya masuk ranah Pemerintah Kabupaten Karawang  . Haji Endang, yang sudah beroperasi selama sekitar 15 tahun, sempat marah dan bersama warga mencopot spanduk BBWS, tetapi proses hukum dan keselamatan tetap menjadi perhatian utama  .

Baca Lainnya :

• Andika Hazrumy Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Banten0
• NALA ARES Mejeng di Four Points Surabaya Sambut Hari Pendidikan Nasional & HUT ke-7320
• Badai Pasir Dahsyat Terjang Wilayah Selatan Israel, Jarak Pandang Hampir Nol0
• Kebakaran Meluas, Israel Minta Bantuan Yunani Hingga Italia0
• Tim Anggar U-23 Swiss Tolak Menghadap Bendera Israel saat Upacara Penyerahan Medali0

Latar Belakang Jembatan Perahu Haji Endang

Jembatan perahu yang dibangun oleh Muhammad Endang Junaedi ini menghubungkan Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dengan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Struktur berupa rakitan ponton dan papan kayu telah beroperasi selama sekitar 15 tahun, melayani ribuan penyeberang setiap harinya, serta menyokong aktivitas ekonomi lokal yang konon beromzet hingga Rp 20 juta per hari  .

Warga setempat menyatakan jembatan ini mempersingkat jarak tempuh, mengefisienkan angkutan barang, dan membuka lapangan kerja. Menurut laporan, arus ekonomi desa naik signifikan sejak jembatan didirikan, tanpa menimbulkan konflik berarti hingga baru-baru ini.

Jembatan Perahu Haji Endang pertama kali dibangun pada tahun 2010 atas permintaan tokoh Dusun Rumambe sebagai jalur penyeberangan alternatif, sehingga hingga Mei 2025 jembatan tersebut telah beroperasi selama sekitar 15 tahun  

Regulasi dan Persoalan Perizinan

BBWS Citarum menegaskan bahwa setiap pemanfaatan struktur di atas badan sungai wajib memiliki izin resmi dari kementerian/lembaga terkait. Menurut Kepala BBWS, Dian Al Ma’ruf, pengurusan dokumen izin tidak rumit dan dapat selesai dalam tujuh hari jika persyaratan lengkap  . Pemasangan spanduk “Tidak Berizin” pada tanggal 29 April 2025 menjadi tanda peringatan awal bahwa operasi jembatan dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan  .

Ultimatum dan Spanduk Peringatan

Pada 2 Mei 2025, BBWS secara resmi mengultimatum Haji Endang untuk segera mengurus perizinan. Jika diabaikan, jembatan akan dibongkar secara paksa. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dian Al Ma’ruf di Kantor Bupati Karawang, di mana ia menegaskan bahwa BBWS hanya memiliki kewenangan di kawasan Sungai Citarum, bukan perbaikan atau pemeliharaan jalan di darat  .

Tanggapan Haji Endang dan Warga

Menanggapi ultimatum, Haji Endang dan sejumlah warga merasa keberatan dengan aksi penyegelan dan ancaman pembongkaran. Mereka mencopot spanduk peringatan dan menilai tindakan BBWS sebagai ancaman terhadap kelangsungan sosial-ekonomi setempat. Namun demikian, Haji Endang diimbau untuk tetap mematuhi proses legal, jika tidak akan ada konsekuensi tegas dari pemerintah daerah maupun BBWS  .

Dampak Terhadap Masyarakat Lokal

Ancaman penutupan jembatan memunculkan kekhawatiran warga akan terganggunya mobilitas harian, biaya tambahan pada rute alternatif, serta potensi kemacetan di jembatan resmi terdekat. Selain itu, hilangnya akses cepat dapat menurunkan omset pedagang perahu dan ojek lokal yang mengandalkan rute ini. (MIN)