PATI, URBANFEED  – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang dinilai memberatkan masyarakat. Pernyataan Bupati yang menantang masyarakat untuk mengerahkan puluhan ribu massa turut memanaskan situasi. Rabu (13/08/2025)

Baca Lainnya :

• Aktivis Perempuan, Salmah Hidayani Desak Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Kasus Peleceh0
• Kisah anak SD tolak gadget tapi lebih pilih taklukan Gunung Rinjani0
• Hasil Sinergi, Pembangunan Markas PMI Lebak Dimulai0
• Kreatif ! Pemuda Desa Anyar Ubah Sampah Jadi Karya Seni0
• Amir Abdul Hadi, Datang Tanpa Ribut, Langkahnya Memberi Perubahan0

Demonstrasi yang terpusat di kantor Bupati dan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung sejak pagi. Massa membawa berbagai spanduk tuntutan, melakukan orasi, dan memblokade sejumlah ruas jalan utama. Suasana memanas ketika massa melempari aparat dan gedung pemerintah dengan batu serta sandal. Kericuhan berujung pada pembakaran satu unit mobil provos dan perusakan fasilitas umum.

Aparat kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon untuk membubarkan massa. Berdasarkan data sementara, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Ketua DPRD Kabupaten Pati menyatakan pihaknya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati. Selain persoalan PBB, DPRD juga menyoroti polemik pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah dan dugaan ketidakpedulian Bupati terhadap aspirasi masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan Benni Irwan mengungkapkan pihaknya telah menurunkan tim khusus sejak 7 Agustus 2025 untuk mengevaluasi kebijakan PBB tersebut. Hasil sementara menyatakan kebijakan kenaikan PBB akan dikaji ulang.

Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan terus memantau perkembangan di Pati. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses yang ditempuh DPRD dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah disebut terus dilakukan untuk mencari solusi atas ketegangan yang terjadi. (MIN)